Ada yang menarik setelah diumumkannya pemenang Pilpres 2014 oleh KPU, 22 Juli 2014 lalu. Masyarakat kini tampaknya lebih aktif dan tertarik untuk terlibat dalam menentukan masa depan pemerintahan Indonesia setidaknya 5 tahun kedepan.
1 Polling calon anggota Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR)
- Tautan : http://www.jokowicenter.com/polling-menteri/
Polling ini dikelola oleh Jokowi Center.
Yang menarik, dari polling diatas, tidak ada yang spesifik menyebutkan kementerian yang khusus menangani masalah pembangunan Desa. Sementara itu Presiden, tentu memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa dan kementerian apa saja yang Dia butuhkan dalam struktur kabinetnya. Karena itu, selain heboh polling KAUR diatas, masyarakat Desa dan parat pegiat peduli Desa, membuat setidaknya 2 petisi untuk membentuk kementerian khusus Desa melalui situs change.org.
2 Petisi terkait pembentukan Kementerian khusus Desa
- Petisi kepada Jokowi-JK untuk membentuk Kementerian Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
tautan : http://www.change.org/petitions/joko-widodo-muhammad-jusuf-kalla-penting-untuk-membentuk-kementrian-pembangunan-desa-dan-pemberdayaan-masyarakat - Petisi kepada Jokowi-JK untuk membentuk Kementerian Otonomi Desa
tautan : http://www.change.org/id/petisi/pak-joko-widodo-muhammad-jusuf-kalla-bentuk-kementerian-otonomi-desa
Kementerian yang mengurusi Desa, diharapkan dapat fokus menjalankan amanat UU Desa, serta memiliki bargaining position yang kuat sehingga manajemen pembangunan Desa, hingga alokasi dana APBN untuk Desa dapat benar-benar terealisasi dan tersalurkan serta dipertanggungjawabkan dengan transparan.
Apapun namanya, intinya masyarakat dan pegiat yang peduli Desa ingin agar amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa tidak diganggu para oknum pejabat pemerintah yang tersebar di berbagai Kementerian yang mengurusi proyek-proyek untuk Desa.
Cara Mendukung :
- Isi kolom “Paraf Petisi ini” disamping kanan petisi diatas
- Sebar dan undang teman kita melalui akun Sosial Media atau Email
(s3)